Gibran Resmi Mundur dari Kursi Wapres, Sidang Paripurna HMP & Pemakzulan Batal

JAKARTA — Peta perpolitikan nasional mendadak bergeser drastis. Gibran Rakabuming Raka secara resmi telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Langkah pengunduran diri ini diambil di tengah derasnya guliran usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan dirinya di parlemen. Akibat keputusan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi membatalkan Rapat Paripurna yang semula dijadwalkan mengagendakan pembacaan usulan HMP tersebut.

Serahkan Surat ke MPR dan Presiden Prabowo

Gibran tercatat mendatangi Kompleks Parlemen Senayan untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Selain kepada MPR, ia juga memastikan bahwa surat yang sama telah disampaikan secara resmi kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengonfirmasi bahwa posisi Wakil Presiden kini kosong terhitung sejak surat pengunduran diri tersebut dinyatakan resmi. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945, MPR memiliki batas waktu paling lama 60 hari untuk segera mengambil langkah-langkah konstitusional dalam mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.

Proses HMP Otomatis Gugur

Sebelumnya, wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR sempat menguat dan dikantongi oleh sedikitnya 120 anggota dewan dari delapan fraksi. DPR sedianya mengagendakan rapat paripurna pembacaan usulan tersebut pada Kamis siang.

Namun, karena subjek hukum yang bersangkutan telah memilih untuk mundur atas permintaan sendiri, para pengusul dan anggota dewan menyatakan bahwa agenda HMP pemakzulan sudah tidak relevan lagi untuk dilanjutkan.